Puan Nilai RUU BPIP Tak Ada Pasal Kontroversial

- Juli 16, 2020
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan terkait konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

RUU BPIP itu berisi soal ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP yang akan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang berbeda dengan RUU HIP. RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal.


"Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Dalam konsideran 'mengingat' sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas. Keduanya akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap RUU BPIP itu.

"DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP itu apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan (masukan) elemen masyarakat yang cukup sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh pada upaya pembinaan Pancasila lewat BPIP," jelasnya.

DPR dan pemerintah agar setelah terjadi kesepakatan segera pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi selama beberapa minggu ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri. "Kita kembali hidup rukun dan damai serta bergotong royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujar dia.
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search