Anies Larang Mudik, Jokowi Persilakan Mudik

- April 02, 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak melarang mudik Lebaran di tengah wabah corona. Akan tetapi, mereka yang mudik berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol WHO.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ujar Jubir Istana, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Fadjroel menyebut, kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berbeda dengan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui bahwa ia belum punya dasar hukum untuk melarang warga Jakarta keluar daerah seperti untuk mudik. Ia juga mengaku tak punya wewenang melakukan hal itu.

"Jadi, pertama mengenai pembatasan ada kewenangannya. Nanti kita bicarakan sama-sama dengan gugus tugas, langkah hukum apa yang bisa kita lakukan supaya ada dasar kuat," kata di Balai Kota Kamis (26/3).

"Kita di DKI secara imbauan. Saya sudah sampaikan dua minggu lalu jangan pulang kampung," ungkapnya


Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search