Peserta Aksi Kepung Kebudes India, Desak Hentikan Kekerasan Umat Islam

- Maret 06, 2020
Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama, dan PA 212 mendesak Pemerintah India segera menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok Hindu radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga didesak mengambil langkah diplomatik dan politik dalam kapasitasnya sebagai bagian penting dari Gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam
(OKI) atas kekejaman yang terdjadi di India tersebut.

Ketua Umum FPI, Ust. Sobri Lubis, mengatakan selama beberapa pekan terakhir terjadi tindak kekerasan bahkan sudah mengarah ke pembantaian dan genosida terhadap warga muslim yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok Hindu radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India.

Tragis dan ironisnya, tindakan brutal dan kejam tersebut justru mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Dari banyak video yang beredar, tampak aparat keamanan melakukan
pembiaran, bahkan juga terlibat dalam aksi kekerasan dan pembantaian tersebut.

“Sehubungan dengan itu, kami mengutuk keras berbagai tindakan kekerasan dan pembantaian ummat Islam yang dilakukan oleh kelompok Hindu radilakalis, ekstrimis, dan radikalis India yang
disponsori oleh Rezim Narendra Modi,” ujar Ust. Sobri.

Dia juga mendesak Pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India dan menangkap para pelaku persekusi, termasuk di dalamnya pimpinan
kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.
Menurut Ketua GNPF-Ulama, Ust. Yusuf Muhammad Martak, berbagai tindak kekerasan dan kekejaman terhadap muslim di India semakin massif setelah pemerintah setempat mensahkan UU
Kewarganegaraan yang sangat tidak adil dan diskiriminatif terhadap ummat Islam di sana. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah India segera mencabut UU terebut. Pasalnya, UU ini telah digunakan oleh
kelompok radikalis ekstrimis India sebagai dalih melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India.

“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kecaman dan protes keras kepada Pemerintah India atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di India”.

Pemerintah kita harus memanggil Dubes India untuk Indonesia dan meminta penjelasan sekaligus menyampaikan kecaman dan protes keras kepada Pemerintah India atas pelanggaran HAM
berat yang terjadi di India,” tukas Ust. Yusuf.

Dia mengingatkan Indonesia adalah pendiri Gerakan Non Blok. Indonesia juga tokoh penting Organisasi Konferensi Islam (OKI). Untuk itu, dia minta Presiden Joko Widodo mengambil langkah
diplomatik dan politik terhadap pelanggaran HAM berat terhadap muslim yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis dan intoleran di India.

Dalam kaitan hubungan internasional, Ketua Umum PA 212 Ust. Slamet Ma’arif meminta Pimpinan dan Anggota DPR-RI mendesak Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri Politik Bebas Aktif.

“Bebas artinya Indonesia tidak terikat atau memihak salah satu blok kekuatan. Sedangkan aktif maksudnya Indonesia aktif menciptakan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan amanat
konstitusi seperti yang tercantum dalam paragraf 4 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial ..,” katanya.
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search