Mengupas Revitalisasi Monas

- Februari 02, 2020
Mulanya gue nggak tertarik membahas soal Monas, tapi gue nggak kuat pas muncul sebuah pemberitaan yang mengeluarkan istilah "kejahatan lingkungan" yang membuat gue pengin tepok jidat.

Hah? Kejahatan lingkungan? Apa tidak salah? Wkwkwk.

Ya iyalah ketawa. Sejak namanya masih Koningsplein hingga sekarang jadi Monas, lapangan itu ya "built environment" yang dibuat manusia.

Istilah kejahatan lingkungan itu lebih cocok buat kejadian misalnya Karhutla, Reklamasi Bali & Jakarta, sisa tambang, penyu Bengkulu, dll.

Built Environment, atau padanannya dalam bahasa Indonesia "Lingkungan Binaan/Lingkungan Terbangun" adalah area/lingkungan yang direkayasa dan dibangun manusia.

Didesain, direncanakan, bukan lingkungan alami. Bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan kota, begitu juga Lapangan Monas.

Makanya statement-nya jadi lucu. Ibarat pergi ke Lembang tapi muter via Pangandaran. Kejauhan.

Cuma orang naif yang nggak sadar pendapat ini bermuatan politis. Apalagi ybs petugas partai.

Hadehhh. Paling males gue ranah arsitektur diseret dan digoreng ke politik praktis.

Sebelum membaca tret ini, gue menyarankan untuk melepaskan dulu preferensi politik kalian. Pilpres masih jauh, lu ngapain sih? Kayak nggak punya kehidupan aja.

Mari membahas sejarah dan urgensi revitalisasi Monas secara runut dan jelas supaya bernas. Buat yang mau mikir aja :)

Hal yang jadi rame di internet berawal dari penebangan 190 pohon di Merdeka Selatan, bahkan sempet dijadiin gimik acara partai politik tapi gagal karena mendung.
(Jangan diketawain, niatnya baik... hehe)

Penebangan ini menandakan dimulainya revitalisasi Monas dan Medan Merdeka.

Apakah proyek ini ujug2? Yakale!
Desember 2018, Pemprov DKI ngadain sayembara arsitektur dan desain interior untuk kawasan Monas.

Sayembaranya nggak main-main.
Jurinya antara lain prof. Gunawan, prof. Danisworo, Bambang Eryudhawan, nama-nama "menter" di arsitektur Indonesia.

Sayembara ini terbuka buat umum, siapa aja bisa ikut asal memenuhi prasyarat (kelengkapan SKA, dll). Informasinya juga terbuka, nggak rahasia.

Januari 2019, pemenangnya diumumin ke publik. Desainnya ditunjukin. Kronologinya bisa dibaca di sini
↓↓↓
https://t.co/JzQCi3RejK

Untuk kategori arsitektur, pemenangnya adalah tim yang diketuai Nelly Lolita. Konsep yang diangkat mengusung tema "Labuan Nusantara".

Untuk kategori desain interior, pemenangnya adalah tim yang diketuai Mei Mumpuni. Konsep yang diangkat mengusung tema "Kibar Kelana Nusantara".

Revitalisasi ini penting nggak sih? Menurut gue: sangat penting.

Coba, kapan terakhir lo main ke Monas? Study tour?
Apa yang kita lihat pas karyawisata zaman SD/SMP di zaman dahulu hampir nggak ada bedanya dengan Monas yang kita liat sekarang. Dari lapangan sampai dioramanya.

Masuk ke Monas di zaman sekarang ibarat masuk mesin waktu yang membawa kita ke tahun 80-90 an.

Dioramanya khas museum Orba. Baik display maupun tata letaknya. Nggak interaktif, dikacain, cuma di bagian dinding aja. Padahal, areanya masih lega. Akhirnya malah jadi tempat lesehan.

Pun dengan kawasan Medan Merdeka.
Yang biasa jalan ke Monas pasti paham betapa ngeselinnya masuk ke Monas gara-gara pagar kelilingnya itu.

Kita cuma bisa masuk dari Silang Timur Laut deket Istana, Silang Barat Daya, Selatan, dan Silang Tenggara (kadang-kadang). Muternya jauh.

Dulu, pemagaran diinisiasi oleh Gub Sutiyoso dengan tujuan supaya Monas nggak kumuh dari PKL. Menurut gue berhasil, tapi dalam konteks beberapa belas tahun yang lalu.

Sekarang masyarakat butuh ruang publik yang lebih inklusif dan gampang diakses. Udah "lumayan" paham ketertiban.

Kenapa gue bilang "lumayan" tertib?
Buktinya bisa dilihat dari banyaknya ruang terbuka yang bisa diakses siapa aja. Ada pelanggar ya wajar, tinggal ditegur/ditindak.

Poinnya adalah: kawasan Monas sekarang udah nggak relevan dan ketinggalan zaman. Makanya perlu direvitalisasi.

Lapangan Medan Merdeka sendiri usianya udah 200 tahunan dan terus mencoba relevan di setiap zaman.

Tahun 1800-an, Pemerintah Kolonial memindahkan pusat kota dari Batavia ke Weltevreden. Dibangunlah dua lapangan: Waterlooplein (lapangan banteng) dan Buffelsveld (lapangan kerbau).

Waterlooplein kemudian dijadikan tempat kongkow-kongkow, sedangkan Buffelsveld berganti nama jadi Champ de Mars oleh Daendels karena doi sangat terpengaruh dengan Prancis dan lapangan itu dipake buat latihan militer.

Di bawah Inggris, ganti nama jadi Koningsplein (lapangan raja).

Nama itu bertahan sampe seterusnya karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda kini tinggalnya di Istana Merdeka.

Lapangan Koningsplein (pribumi bilangnya Lapangan Gambir) pun dibangun berkali-kali sesuai kebutuhan di masa itu. Jadi tempat olahraga, taman, bahkan pasar malem.

Di zaman kolonial juga ada beberapa rencana penyesuaian Koningsplein supaya tetap relevan dengan kebutuhan kota.

Pertama adalah rencana seorang botanis bernama Treub (1892).

Rencana kedua, oleh arsitek dan planner yaitu Thomas Karsten (1937).
Tapi dua-duanya nggak kejadian. Keburu Belanda hengkang diganti Jepang.

Lapangan itu kemudian gonta-ganti nama, jadi IKADA dst.
Pascamerdeka, lapangan ini kembali mencari relevansinya lagi dengan zaman. Kali ini Sukarno yang bersemangat.

Medan Merdeka dijadikan sebagai nol kilometernya bangsa yang baru merdeka. Tugu Monas dibangun lewat sayembara.

Beda masa, beda kebutuhannya.
Masuk di masa Orba, sektor selatan masih dijadiin tempat penyelenggaraan Pasar Gambir≈Pekan Raya Jakarta hingga akhir 80an.

Tugu Monas masih anggun dan paling mencolok di antara yang lain karena ketinggiannya. Medan Merdeka nggak ijo-ijo amat.

Masuk era 90-an, PRJ mulai dipindah ke Kemayoran.

Di sekeliling kawasan keliling (periferi) Monas mulai muncul bangunan berlantai banyak, terutama gedung-gedung pemerintahan misalnya Kemenhub, Gedung Kwarnas, Sapta Pesona, dll.

Monas nggak tinggi sendirian. Tetangganya banyak.

Tahun 1995, jelang 50 tahun Indonesia Merdeka, Soeharto mengeluarkan Kepres No 25 Tahun 1995.

Pembangunan Kawasan Medan Merdeka diatur dan dikoordinasikan bersama. Keliling Monas dibagi tiga zona yang kemudian dibuat masterplannya.

Kalo dijejerin, inilah kronologis kawasan Medan Merdeka (Monas)

(i) Eksisting 1995
(ii) Masterplan Monas versi 1995
(iii) Monas hari ini
(iv) Pemenang sayembara versi 2019


Secara desain, nggak ada perbedaan kontras antara masterplan 1995 dengan 2019.

Jalan keliling dalam Monas masih sama bentukannya. Aksis jalannya juga masih terjaga. Perbedaannya paling cuma posisi kolam, stasiun MRT, dan detail-detail lainnya. Secara garis besar masih sesuai.

Nah, untuk mengubah Monas hari ini menjadi Monas yang baru sesuai masterplan di Kepres dan sayembara, yang harus dilakukan adalah:

1. Bongkar pagar keliling
2. Menyambungkan plaza Utara-Selatan-Timur-Barat (kotak merah) dengan jalan dan trotoar. Kondisi sekarang nggak gitu.

Makanya, ketika pengerjaan dimulai dari sektor selatan, sebetulnya gue paham.
Sisi itu emang jadi pintu masuk paling rame, bisa ngeliat Monas secara lurus, dan banyak fasilitas pendukung di Medan Merdeka Selatan (bus wisata, Perpusnas, dll.)

Bakalan "walkable" banget.

Revitalisasi monumen bangsa ini ambyar ketika mulai banyak gorengan-gorengan tentang pohon terkait proyek ini.

Semua langsung jadi pada SJW lingkungan, sampe menilai bilang proyek ini sia-sia dan cuma jadi bancakan proyek semata. Yaelllah.

Secara gagasan, revitalisasi Monas menurut gue penting dilakukan. Udah umurnya. Udah ketinggalan zaman. Monas nggak cukup bikin warga bangga hanya dengan mainan LED aja. Ini perlu dijadiin pegangan bersama.

Hanya saja, eksekusinya perlu dikritisi. Termasuk soal pohon-pohon tadi.

24 Januari 2020.
Sekda DKI bilang sih ada yang ditebang, ada yang dipindah ke barat dan timur.
Prosesnya juga melalui diagnosis dulu, pohon yang tua ya ditebang daripada bahaya.

Jumlah pohon yang ditebang dan direlokasi per 20 Januari 2020:

92 pohon oleh proyek MRT di sektor barat, 190 pohon oleh Pemprov DKI.

Per tanggal 22 Januari 2020 sendiri, MRT mengaku sudah mengganti 92 pohon tadi dengan 920 pohon baru.

Apakah soal tebang menebang ini hal yang baru? Nggak. Dari dulu ya juga begitu.

Setiap revitalisasi, pohon hilang, disuruh diganti, tapi nggak tau digantinya di mana, prosesnya seterbuka apa, dst.

Jadi orang nggak usah kagetan. Yang namanya pemerintah kebanyakan ya sama aja.

Pun dengan proyek revitalisasi Monas.
Untuk membangun stasiun MRT di barat dan plaza di selatan Monas, diperlukan penyesuaian, salah satunya dengan clearing lahan (dan pohon). Ya mau nggak mau.

Penggantian itu yang harusnya dikawal, bukan ujug-ujug jadi penyayang pohon dadakan.

Kesalahannya bukan di gagasan, tapi di level eksekusi (yang menurut gue kurang koordinasi).

Sebagai orang biasa, saran gue ada baiknya kita nggak usah naif langsung nuduh itu proyeknya korupsi dan seterusnya dan seterusnya hanya karena nggak seneng ama Gub-nya. Kenapa?

Pemenang sayembara ini dari biro yang namanya udah sering bikin ruang publik di berbagai kota di Indonesia, jam terbangnya tinggi, dan proyeknya menang banyak penghargaan: LABO.

Kontraktornya gimana?
Beberapa hari yang lalu sempet heboh soal kantor kontraktor yang "ghaib" dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampe dibawa ke KPK tapi berkas nggak lengkap.

Kenyataannya, PT tsb langganan ikut tender pemerintah pusat dan menang.

Lagipula, istilah "pinjam bendera" dan sub sub sub subkon dalam proyek pemerintahan itu udah jadi rahasia umum.

Makanya gue agak ketawa pas ada parpol yang menggoreng isu ini sampe ke KPK.

Salah? mungkin. Tapi mau gimana? Benerin masuk sistem? Yang ada malah kayak Helmy Yahya.

Poin dari trit ini adalah:

1. Penebangan pohon udah kejadian. Sekarang tinggal kita sebagai warga harus bisa memastikan pohon itu digantikan dengan pohon yang baru, supaya 5-10 tahun lagi Monas bisa rimbun kembali seperti di gambar sayembara.

2. Gue sebagai warga negara biasa menuntut revitalisasi Monas bisa dilakukan hingga selesai, karena merasa kawasan Monas hari ini udah terlalu usang dan butuh penyegaran.

Nggak perlu buru-buru, yang penting hasilnya berkualitas bagus, bisa dipake warga buat wisata hemat.

3. Meminjam poin penting dari Bu @elisa_jkt, pemerintah daerah maupun pusat, plislah, kalo mau ngerjain proyek, mbok ya di-sounding yang gencar ke orang2.

Online dan offline harus jalan. Bikin poster hitung mundur (countdown), sosialisasi desain, dll.

4. POLITIKUS DAERAH MAUPUN PUSAT, DAHLAH NGGAK USAH DRAMA.

Drama kalian cuma bikin hak kami sebagai warga WN jadi tertunda. Dramaaaaaa mulu kek Indosiar.

Pada mikirin 2024?
Masih jauh boooorrrrrr.

Toh 15 Agustus 2020 semua pemerintahan di muka bumi berakhir kata Sunda Empire.

Disclaimer:
Trit ini dibuat berdasarkan pengetahuan dan pandangan subjektif gue di bidang arsitektur, kota, dan sejarah.

Perihal izin dan proses birokrasi, barangkali yang punya latar belakang hukum dan pemerintahan, mungkinbisa bikin trit tambahan?

--- Rizki Dwika, Arsitek



Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search