Kepala BKPM: Tak Boleh Ada Gubernur yang Merasa Seperti Presiden

- Februari 19, 2020
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir adanya satu gubernur yang menolak memberikan wewenang perizinan kepada BKPM. Gubernur itu memerintah di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan, negara ini masih NKRI, tidak boleh ada gubernur yang merasa juga seperti presiden di negara ini, tidak boleh," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

BKPM telah mendapatkan amanat Presiden Jokowi untuk mengelola izin usaha dan investasi yang selama ini terpisah-pisah. Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Aturan yang ditetapkan pada 22 November tahun lalu tersebut sudah diinformasikan kepada seluruh kepala daerah mulai dari gubernur hingga walikota.

Ia berharap seluruh kepala daerah mematuhi instruksi Presiden Jokowi. Dia masih menemukan beberapa kepala daerah yang keberatan melepas kewenangan perizinan.

"Kita harus satu, imam kita satu, Presiden kita cuma satu namanya Joko Widodo. Alhamdulillah, insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati walikota mana yang belum mau kasih izin-izinnya," kata dia.
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search