WikiLeaks: Desain China untuk Sekularisasi Indonesia

- Desember 16, 2019
WikiLeaks pada 2007 merilis kawat diplomasi yang merupakan pembicaraan antara Kemlu China dengan Kedubes AS di Beijing.

Kawat itu menegaskan keinginan "China untuk menjadikan umat Islam Indonesia sekuler." Dalam kawat itu disebutkan pula bahwa China menggunakan bantuan ekonomi untuk mewujudkan strategi tadi.

China mengidealkan kehidupan kaum Muslimin China yang sekuler dan dikontrol ketat negara sebagai model bagi kaum Muslimin di Indonesia.

Untuk itu, China akan mendorong interaksi kaum Muslimin Indonesia dengan koleganya di China. Ini artinya, China akan memfasilitasi kunjungan para tokoh di Indonesia ke negeri tirai bambu ini.

Penjelasan Kemlu China kepada AS boleh jadi semacam "sharing kebijakan" karena China melihat AS memiliki motif dan kepentingan yang sama dalam 'melihat' Indonesia.

Sekularisme menjadi strategi dan formula untuk mencegah resistensi atas semakin berkembangnya pengaruh China di tanah air.

13 tahun kemudian, publik di tanah air digemparkan oleh tuduhan koran Wall Street Journal (WSJ) bahwa ormas-ormas Islam telah disuap oleh China untuk tidak bersuara atas nasib kaum Muslimin Uighur di Xinjiang.

Ormas-Ormas tersebut telah mendapatkan bantuan ekonomi dan para tokohnya telah difasilitasi dengan pelbagai kunjungan ke China, termasuk ke provinsi Xinjiang.

Sebagian ormas dan tokoh Islam, seperti MUI dan Muhamadiyyah membantah tuduhan tadi. Mereka menegaskan bahwa baik MUI dan Muhamadiyah secara kelembagaan tidak dapat dibeli dan dipaksa untuk tunduk kepada kepentingan pihak lain.

Sebelumnya pasca kunjungan, Sekjen Muhamadiyah dan salah satu pimpinan MUI menyatakan tidak adanya kamp penahanan Muslim Uighur di Xinjiang, melainkan tempat pelatihan ketrampilan.

Namun, seiring mencuatnya tuduhan WSJ, beberapa pejabat teras kedua lembaga itu membantahnya. Mereka menegaskan bahwa China telah menindas rakyat Uighur dan mendorong partisipasi aktif pemerintah untuk melindungi nasib mereka. Bantahan itu seperti merevisi sikap maupun pandangan sebagian pimpinan lainnya.

Di pihak lain, PBNU juga membantah tuduhan tersebut. Hanya saja, belum tampak sikapnya yang tegas dalam mengecam kebijakan represif China terhadap Muslim Uighur.

Alih-alih, KH. Said Agil Siroj mengajak komponen masyarakat untuk tidak mengikuti narasi pemberitaan Barat yang bias.

Lagi menurut Kyai Aqil, sama seperti narasi China, langkah represif itu dilakukan dalam rangka memerangi ekstrimisme dan mengangkat kesejahteraan bangsa Uighur melalui latihan vokasi.

Tidak berhenti disitu, NU cabang istimewa China menerbitkan buku yang membantah tuduhan itu.

Menurut ketuanya, KH. Imron Rosyadi Hamid, konstitusi Cina menjamin kebebasan beragama, sehingga tidak ada masalah bagi umat Islam. Problemnya, beberapa pihak kerap mencampuradukkan antara separatisme dan kebebasan beragama, khususnya terkait Muslim Uighur.

Pertanyaannya, apakah sikap PBNU atau mungkin Ormas Islam lainnya merupakan bagian dari deal yang dimaksudkan WikiLeaks dan tuduhan WSJ?

Saya kira pemerintah patut diapresiasi karena setidaknya telah menunjukkan netralitasnya. Indonesia tidak turut serta menandatangani surat dukungan persekusi China kepada Muslim Uighur, seperti yang dilakukan 34 negara.

Jangankan berpihak, menunjukkan netralitas saja bukan urusan sederhana ketika berhadapan dengan raksasa China.

Faktanya, China berhasil memaksa dukungan 34 negara terhadap kebijakannya yang represif terhadap Muslim Uighur, dan ironisnya, hampir sepertiganya, berasal dari negara-negara Islam.

Betapa tidak? Arab Saudi berhasil lolos dari ancaman sanksi AS karena membunuh Jamal Khasoggi, namun tidak dapat mengelak tekanan China dalam isu Uighur.

Qatar ikut menandatangani walaupun pada akhirnya berani merevisi sikap politiknya dan mundur dari penandatanganan.

Bayu Hermawan, wartawan Republika yang turut serta dalam kunjungan ke China mengaku dijapri kedutaan China yang menyatakan kekecewaan karena sang jurnalis tidak memberitakan persis seperti narasi China.

Padahal, China secara tradisional dikenal negara yang menghormati kedaulatan negara lain (sovereignty) dan berprinsip tidak mencampuri urusan domestik(non interference) negara lain, mendukung kebijakan multilateral melalui platform kerjasama internasional.

Prinsipnya, boleh jadi, saya tidak menganggu anda, sepanjang anda tidak menganggu urusan kami.

Hanya saja, seiring kokohnya China secara ekonomi dan militer, seperti diungkap WikiLeaks, China masuk dalam level diplomasi yang intrusif. Tidak hanya, menuntut negara-negara lain tunduk pada narasi dan definisi "urusan domestik" China, namun lebih dari itu, mendesain masa depan negara lain berdasarkan kepentingan geopolitiknya.

Sangat dipahami jika Indonesia menjadi target tersebut. Negara Muslim terbesar dengan market dan kedudukan geopolitiknya yang sangat strategis.

Oleh karena itu, diluar investasi ekonomi, China tampaknya juga berkepentingan berinvestasi secara politik, sosial dan bahkan keagamaan sebagai bagian dari upaya "menyesuaikan" desain masa depan negara tetangga sama persis seperti kepentingan dan desain China. Dan itu, harus dimulai dari menyesuaikan mindset keagamaan penduduknya.

Jika demikian, jangan-jangan isu radikalisme, intoleransi dan khilafah yang mengemuka baru-baru ini juga bagian konsertasi narasi besar, sekularisme yang diinginkan China?

Oleh: Ahmad Dzakirin
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search