Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Nggak Ada Guna Berharap pada Saya

- November 05, 2019

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak ada gunanya berharap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) kepada dirinya. Sebab, wewenang penerbitan Perppu ada di tangan Presiden Joko Widodo, bukan di Mahfud.

"Nggak ada gunanya berharap di saya. Saya bukan pemegang kewenangan. Tapi saya sampaikan, suara-suara itu (harapan penerbintan Perppu KPK) saya sampaikan, pasti," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Kewenangan penerbitan Perppu sepenuhnya ada di tangan Presiden. Presiden, kata Mahfud, juga telah menyatakan, visi ke depan adalah visi Presiden.

Menteri tidak boleh memiliki visi lepas di luar visi Presiden tersebut. "Menteri tidak boleh punya visi lepas, kan begitu. Kan itu harus konsekuen. Kalau mau jadi menteri begitu dong. Gitu aja," terangnya.

Sikapnya terhadap penerbitan Perppu KPK tidak berubah baik sebelum maupun sesudah menjadi menteri. Namun, menurut Mahfud, pernyataannya selama ini menyebutkan, penerbitan Perppu KPK merupakan wewenang Presiden.

"Itu semua wewenang Presiden. Tapi kita mendukung Perppu. Nah kalau sudah wewenang terus tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh Presiden dalam ketatanegaran kita," jelas dia.
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search