PKS: Uang Sitaan First Travel Harusnya Jadi Milik Jamaah

- November 28, 2019
Kasus First travel yang telah bergulir sejak tahun 2017 memasuki babak baru, dimana kasus ini telah merugikan jamaah dengan uang ratusan miliar yang masuk ke First Travel dan digunakan untuk keperluan pribadi pemilknya.

Namun uang jemaah itu bukannya dikembalikan ke jemaah, tapi malah dirampas ke negara. Hal itu terungkap dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir MA.

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis sangat menyesalkan keputusan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA). “Harusnya uang sitaan First Travel itu merupakan hak penuh bagi jamaah,” ungkap politisi PKS ini.

Iskan menambahkan dalam kasus ini, negara jangan menambah beban jamaah dengan merampas aset tersebut.

“Itu kan uang jamaah, tidak ada sedikitpun kekayaan negara yang dirugikan disitu. Mestinya karena ini bukan uang negara, ini uang jamaah, dan ini murni kasus perdata asal muasalnya, dari hubungan akad untuk pemberangkatan umrah. kan kasus perdata namanya, nah, untuk itu uangnya ada, ya, mestinya mengembalikan uang itu kepada jamaah. Kok malah dirampas Negara? Kan aneh jadinya,” tegas Iskan.

Iskan juga menyampaikan ada sekitar 63 ribu jamaah yang dirugikan, dengan total kerugian bekisar 900 miliar – 1 Triliun Rupiah.

“Harusnya kita fokus dalam menyelesaikan solusi ini, putusan MA tersebut tidak ada prinsip keadilan didalamnya. Ini kan bukan kasus tindak pidana korupsi, kalaupun dalam putusan tersebut dikatakan ini merupakan Tindak pidana pencucian Uang (TPPU), tapi tetap saja, tidak ada sepeser pun uang Negara yang dirugikan,,” ungkapnya.

Negara dalam hal ini pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. “Menurut saya ini kelalaian Kementerian Agama dalam penanganan masalah umrah, harus ada sistem mitigasi dalam proses pelaksanaan bisnis umrah di Indonesia, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan jamaah dalam melakukan ibadah," papar Iskan.
Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search