Ganjaran yang Diterima Politisi PSI Gara-gara Tuding Anggaran Aibon ke Anies

- November 04, 2019
Politikus PSI William Aditya Sarana kini terancam dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD atas tuduhan melanggar kode etik dewan. Pasalnya, ia menuding anggaran lem aibon Rp 82 miliar kepada Anies Baswedan. Kini berbuntut panjang.

Pernyataan William dinilai tidak pantas dan menimbulkan opini negatif terhadap Gubernur Anies Baswedan.

"Ulah William akhirnya menimbulkan kegaduhan serta opini negatif. Seolah-olah Gubernur DKI Anies Baswedan tidak transparan dan tidak becus mengontrol anggaran," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya Sabtu (2/11).

Karena Tata Tertib DPRD yang baru belum disahkan dalam rapat paripurna, BK bisa menggunakan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pihaknya akan menyiapkan data untuk melengkapi laporannya ke BK DPRD secepatnya. "Kalau memang ditemukan pelanggaran kode etik, BK harus memberikan sanksi tegas kepada William," tutup Sugiyanto.

Dalam pasal 27 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak mengajukan usulan dan pendapat baik dalam rapat. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan, usulan dan pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

"Diduga kuat dalam menyampaikan pendapatnya, anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD. Sehingga menjadi kegaduhan dan opini negatif kepada Gubernur Anies Bawesdan,” ujar Sugiyanto.

"Biarlah BK yang menilai dan memutuskan apakah yang dilakukan Willian Aditya tersebut melanggar kode etik atau tidak," sambungnya.

Advertisement

2 komentar

avatar

Partai baru yg ga laku, blm apa2 sdh gaduh. Bubarkan saja lah partai ga bermutu ini


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search