Papua Digelapkan

- Agustus 27, 2019
Sejak setahun ini, SAFEnet memiliki Sub Divisi Papua di bawah Divisi Akses Informasi. Tugasnya merintis Papua Damai lewat gerakan nir-kekerasan memanfaatkan teknologi internet.

Tujuannya membuat anak muda Papua fasih menggunakan medsos untuk kebaikan. Tapi sejak 7 hari lalu, anggota SAFEnet di Jayapura, Papua mulai sulit dikontak.

Tentu kamu kamu ingat ya, ada Insiden Surabaya yang diawali dengan makian rasis, lalu Jayapura bergolak. Makanya ada kebijakan pelambatan internet (internet slowdown) mirip seperti di Mei 2019 di Jakarta. Belakangan baru ada rilis dari Kemkominfo soal ini.

Kami yang di Jakarta tahu soal ini, tapi rupanya anggota SAFEnet di Jayapura tidak tahu. Dia pikir smartphonenya rusak atau ada gangguan sinyal seperti putus jaringan Fiber Optic. Katanya, gak ada internet samsek sejak Senin. Nah lho...

Ketika saya konfirmasi ke Kemkominfo lewat FSetu dijelaskan saat pelambatan memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke warga.

"Kasihan pak, warga Papua jadi kebingungan." ujar saya di ruang tamu CNN Indonesia TV.

Saya juga tanya soal SOP-nya ada atau tidak.

Di menit 16.30 pak Nando @fsetu bilang soal SOP yg berlaku dalam throttling. Oke. Saya usul kalau gitu, ada SMS blast ke warga. Katanya akan dipertimbangkan. Eh gak taunya...

Esoknya hari Rabu malam, Kemkominfo mengeluarkan rilis baru: Pemblokiran data di Papua dan Papua Barat. Saya cek ke anggota di Papua, tetap tidak ada pemberitahuan. Wah #PapuaDigelapkan!
Kami gercep bikin rilis dan bikin petisi #NyalakanLagi malam itu.

Kamis pagi, saya kaget. Ada miscall... Rupanya rilis dan surat Call for Solidarity dapat respon. Singkatnya, Ajakan Solidaritas SAFEnet jadi membenarkan alasan pembatasan akses karena meminta respon PBB dan CSO luar. Lho, bukannya karena hoax?

Jumat kemarin, sejumlah CSO dalam negeri termasuk SAFEnet mendatangi kantor Kemkominfo untuk minta #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat. Sayang gak ketemu Menkominfo.
Kami ditemui staf Humas Kemkominfo, Helmi Firdaus, yang bilang surat somasi diterima dan saat ini Menkominfo sedang rapat di KSP bahas Papua. Dia bilang selalu ada evaluasi setiap 3 jam terhadap situasi di Papua dan Papua Barat. Itu mekanisme internal.

Berikutnya saya lanjutkan dengan pertemuan saya dkk mewakili 20 CSO akhirnya ketemu Menkominfo hari ini.



Oke lanjut dengan sejumlah update sebelum pertemuan. Hari Sabtu dan Minggu, kami putus kontak dengan anggota Safenet di Jayapura. Penyebabnya ketahuan Senin pagi.

Senin pagi, anggota SAFEnet melaporkan: internet blackout, bukan hanya di jaringan mobile. Tapi indiehome juga. Waduh. Gara2 diblackout, layanan publik BPJS online gak jalan. Ojol pun sudah pass out sdh seminggu.

Layanan publik seperti BPJS kagak jalan. Orang jadi harus bayar cash. Ojek online gak bisa nyari penghasilan. Di apps, kosong blong. Selama 7 hari. Demi apa?

Maka jadilah hari ini terjadi pertemuan dengan 2 agenda: menyerahkan petisi #NyalakanLagi yg sudah ditandatangani lebih dari 11.000 orang dan memberikan surat somasi kedua ke Menkominfo. Dalam pertemuan saya tanyakan tentang alasan pembatasan akses, dasar hukum yg dipakai, tata caranya bagaimana, dan mitigasi dari layanan publik yang tidak bisa digunakan warga Papua.

Jawabannya mengecewakan. Bukan hanya buat saya, tapi buat kawan2 lain.

Alasan pembatasan akses: Hoaks? Atau tidak ingin apa yang terjadi di Papua diketahui oleh dunia internasional?

Jawabnya hoaks. Lalu kenapa tidak pakai mekanisme cybercrime yg ada di UU ITE? Selama ini kan bisa. Jawabnya ada "kondisi luar biasa".

Saat kami coba cari tahu seperti apa "kondisi luar biasa" itu? Menkominfo menjawab yang paling mengerti soal itu adalah sektor terkait keamanan nasional. Kemkominfo hanya pelaksana teknis dari pembatasan akses informasi.

Apa dasar hukum yg digunakan? Pasal 40 UU ITE dan UU Telekomunikasi. Saat kami bilang pasal itu harus didahului pernyataan situasi darurat oleh Pres. Jawabnya: Ayat 2a berbunyi Kemkominfo wajib melakukan pencegahan penyebarluasan info yg melanggar hukum.

Apakah ada tata cara yg dipakai untuk melakukan pembatasan seperti throttling dan blackouts? Jawabnya: tidak ada SOP di Mei. Tidak ada SOP di Agustus. SOP tidak dibuat karena ini kondisi luar biasa. Jadi tidak perlu krn tidak ingin ini jadi kebiasaan.

Apa mitigasi yang akan dilakukan atas tidak bisa diaksesnya layanan publik? Tidak dijawab. Tapi diminta untuk mengumpulkan info2 semacam ini untuk kemudian dirapatkan. Malam ini dan entah sampai kapan, internet Papua dan Papua Barat dipadamkan. Saya berpendapat, kalau begini namanya ini bukan sekedar pembatasan akses tapi #PapuaDigelapkan dari kita dan dunia luar.

Maka yuk sama2 minta #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat!


Oleh: Damar Juniarto




Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search