Politik Identitas PKS

- April 09, 2019

Oleh: Sapto Waluyo


SBY mengkritik kampanye akbar pendukung capres nomor 02, Prabowo dan cawapres Sandi Uno. Surat itu sebenarnya untuk internal PD krn SBY sedang fokus menemani istri, Ibu Kristiani Herrawati yang dirawat di Singapura. Entah mengapa surat itu bocor.

SBY sayangkan politik identitas (agama) dalam  kampanye di GBK yang dihadiri 100an ribu (ada kalkulasi sejuta orang), karena diawali sholat tahajud dan subuh berjamaah. Seakan-akan itu hanya ditujukan kelompok tertentu (eksklusif) dan abaikan kelompok lain yang lebih inklusif.

Benarkah kampanye Capres 02 bernuansa politik identitas? Apakah politik identitas negatif dan ancam eksistensi Indonesia? Pertanyaan itu perlu dibahas terbuka karena tesis SBY sudah tersebar. Sebagian besar warga tidak paham makna politik identitas.

Termasuk elite politik yang suka eksploitasi sentimen publik untuk kepentingan partai dan personal. Akibatnya berkembang stigmatisasi tindakan kelompok lain dan justifikasi tindakan kelompok sendiri, padahal hakikatnya berkelakuan sama. 

Politik identitas, gejala klasik  normal di dunia. Negara demokrasi maju seperti AS hadapi tantangan identitas nasional (Huntington, 2004). zidentitas nasional AS dibentuk kelompok imigran yang saling berinteraksi bangun kesepakatan bersama. 

Naïf pandangan abaikan politik identitas dlm pembentukan nasionalisme Indonesia. Ahistorik,, tesis yg tunjukkan nasionalisme Indonesia lahir dari ruang kosong sejarah. Ketika identitas “Indonesia” berupa komunitas terkhayalkan, Identitas yang melekat dan primordial sangat penting.

Politik identitas sudah ada, kala Pendiri Bangsa Indonesia pilih jalan demokrasi dan gelar pemilu pertama (1955). Aliran politik: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan komunisme (Castle dan Feith, 1960/1988). 

Berkembangnya pemikiran/ideologi politik merupakan fenomena niscaya dalam demokrasi. Aneh juga, mengapa hanya Islam yang dijadikan sumber menakutkan politik identitas, padahal nasionalisme radikal dan komunisme telah terbukti menjadi ancaman bagi eksistensi Indonesia?

Di masa OrBa berlaku ideologi pembangunan, Politik aliran diberi cap negatif. Mispersepsi itu diwarisi hingga masa kini, Sungguh tak berdasar, orang yang mengkhawatirkan maraknya politik identitas kontemporer dengan bekal mispersepsi masa lalu.

Isu politik identitas dikemas kerangka baru Populisme Islam seiring gerakan massa 212. Isu itu pengaruhi Pilgub Jakarta (2017) yang hasilkan sosok pemimpin baru. Kini politik identitas dijadikan momok sudutkan kontestan yang berani bela aspirasi Islam. 

Sebelum tebar ketakutan politik identitas (Islam) elite politik dan pengamat jelaskan: apa definisinya? Jangan abu-abu, bila strategi kampanye canggih dan dana berlimpah ternyata tidak mampu hasilkan political branding. Isu politik identitas: pelarian dari frustasi elite.

Politik identitas adalah sikap “kekitaan” dari sekelompok orang dengan latar belakang atau orientasi sama. Latar terkuat bersifat primordial (Suku, Agama dan Ras), namun ada faktor struktural (Golongan/Strata Ekonomi). Orang-orang yang merasa terpinggirkan karena kebijakan diskriminatif penguasa.

Dalam konteks itu, politik identitas bermakna positif sebagai proses keseimbangan dinamik antara regim kemapanan dan tuntutan perubahan. Tragisnya, wacana politik Indonesia yang ditandai dengan defisit akal sehat: justru menyudutkan politik identitas.

Perspektif neo-institusionalisme (Misangyi, 2008), identitas kelompok berperan di tengah pertarungan kubu reformis atau anti-korupsi vs kubu status-quo atau koruptor. Tiap kubu bangun nilai subyektif dan praktek substantif merebut sumberdaya  terbatas. Politik identitas bersifat luas.

Banyak nilai dan kepentingan membentuk identitas kelompok. Di tengah interaksi kelompok berbeda identitas itu dimungkinkan terjadinya perubahan. Orang yang khawatir dengan politik identitas mungkin belum memiliki identitas mantap, sehingga terombang-ambing di tengan pusaran perubahan.

Pendukung kemapanan mainkan “identitas monolitik” –Saya Pancasila, Saya NKRI, Saya Paling Toleran, Kami Rakyat Fulan, Pejah Gesang Nderek Fulanah – tidak dianggap berbahaya. Padahal, mereka jelas-jelas tunggangi fasilitas publik untuk justifikasi dan intimidasi.

Politik identitas (kemapanan) lebih berbahaya karena mengarah fasisme terkenal adagium “L’etat c’est moi” (Negara adalah saya). Politik identitas (kemapanan) terbukti memecah-belah masyarakat dan menyingkirkan aspirasi minoritas (walaupun secara kuantitatif mungkin mayoritas).

Kepada tokoh bangsa SBY Presiden RI dua periode, kita simak segala kekhawatirannya. Namun, sebagai kaum muda kita sarankan agar lebih obyektif dan buka sudut pandang baru. Sedang terjadi pergeseran politik fundamental dalam politik Indonesia saat ini.

Kita sarankan agar Partai Demokrat yang memilih identitas “nasionalis-relijius” (konsep Juergensmeyer, 1993) pertegas sikap politiknya dalam pemilu 2019. Pilih perubahan atau biarkan status quo baru? Jangan sampai terulang sikap PD pada pemilu 2014.

Sekarang, mengapa PKS sering dituding sebagai penyebar isu politik identitas? Apa sih sebetulnya politik identitas yang dijalankan PKS, bila benar ada? Apakah politik identitas PKS itu membahayakan masa depan Indonesia? 

Sejak awal (1998) bernama Partai Keadilan (PK), tegaskan Partai Islam. Tahun 2002 terbentuk PKS dengan Visi: “Partai Dakwah yang kokoh dalam berkhidmat utk Umat, Bangsa dan Negara”. Partai Islam atau Partai Dakwah itu politik identitas. Padahal, partai berasas Islam termasuk PPP dan PBB.

PPP sedang bermasalah ketumnya tertangkap KPK, sementara PBB terancam tidak lolos PT. Ada partai berbasis massa Muslim: PAN dan PKB, tapi tidak disebut penyebar politik identitas. Meski praktik politik dan pernyataan elite-elite politisinya memperlihatkan komunalisme politik.

Walau dituding eksploitasi politik identitas, PKS gulirkan isu-isu kampanye sedot atensi rakyat. Bukan isu-isu sensitif keagamaan, tapi rencana hapuskan pajak motor ber-cc kecil, pemberlakukan SIM seumur hidup, dan penentuan batas minimal penghasilan kena pajak (Rp 8 juta/bulan).

Ketiga isu itu tak terkait masalah keagamaan, namun menyangkut kepentingan rakyat jelata dan pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Mungkin isu perlindungan ulama dan tokoh agama dan simbol keagamaan yang dikategorikan politik identitas, tetapi maksudnya lawan diskriminasi hukum.

Agar fair, politik identitas PKS dalam AD/ART adalah ciri “Bersih, Peduli dan Profesional”. Bersih menjaga integritas, peduli terhadap kondisi masyarakat dan bangsa atau dunia, serta profesional jalankan tugas-tugas publik. Nah, identitas PKS generik dan positif digali dari nilai-nilai Islam.

Buat yang belum kenal PKS, perlu dicatat kader-kader PKS sudah berperan konkret, walau tak diekspos media. Kader PKS bukan hanya sigap di daerah bencana dan melayani masyarakat, tapi juga berperan memimpin daerah. Contoh, kader PKS menjadi Wakil Walikota di Salatiga, Jateng yang plural.

Kader PKS pernah menjadi Wakil Walikota di Jayapura (2000-2005). Provinsi yang pernah dipimpin kader PKS-- Jawa Barat, Sumatera Barat atau Maluku Utara relatif stabil dan pesat perkembangannya. Tak ada bukti bahwa bahwa kader PKS eksploitasi jabatan publik paksakan politik identitas.

Lalu, politik identitas  mana yang berbahaya bagi Indonesia? politik kesukuan yang memisahkan diri dari NKRI atau gerakan separatisme. Gejala itu biasa didahului ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat atau ketidakadilan terhadap masyarakat daerah. Contoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Politik identitas bernuansa fanatisme sempit dan kekerasan itu berbahaya. Sumber identitas bisa dari mana saja, tidak mesti agama. PKS mandang kemajemukan bangsa sunnatullah. Karena itu, merawat kebhinnekaan demi persatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat adalah kewajiban bersama.

Politik identitas PKS: terus berkhidmat kepada rakyat tanpa nuntut sebutan “Partai Wong Cilik”. PKS berjuang implementasikan Good Political Party Governance dan transparansi keuangan, meski disindir bunker koruptor. PKS konsisten dengan jati diri, di tengah pragmatisme dan transaksional.


Advertisement


EmoticonEmoticon

 

Start typing and press Enter to search